Apa Itu PP 28/2025: Reformasi OSS & Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Apa Itu PP 28/2025?

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan atau menyempurnakan regulasi perizinan usaha sebelumnya, dengan mengusung model perizinan berbasis risiko. PP ini bertujuan menyelaraskan dan menyederhanakan sistem perizinan usaha agar lebih transparan, efisien, dan mudah diakses melalui platform OSS (Online Single Submission).

PP 28/2025 menetapkan bahwa OSS + risk-based licensing menjadi sistem tunggal untuk perizinan usaha di Indonesia.

Poin Utama dalam PP 28/2025

• Risk-based approach: usaha diklasifikasi berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi).
• OSS sebagai sistem utama: semua proses perizinan usaha harus melalui OSS.
• Penghapusan regulasi tumpang tindih: PP ini menjadi acuan tunggal bagi instansi di pusat & daerah.
• Transparansi & akuntabilitas: pengawasan dan audit perizinan diperkuat.
• Adaptasi pelaku usaha: penyesuaian izin lama sesuai risiko baru dalam batas waktu tertentu.

Implikasi bagi Pelaku Usaha

Penerapan PP 28/2025 membawa beberapa konsekuensi dan peluang bagi pemilik usaha, di antaranya:

1. Resiko regulasi lebih jelas: usaha dikenai perizinan sesuai tingkat risikonya, tidak lagi satu izin untuk semua.
2. Adaptasi izin lama: usaha dengan izin konvensional harus disesuaikan ke sistem baru sesuai risiko dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Efisiensi proses: pengajuan izin menjadi lebih cepat lewat OSS dibanding lewat banyak instansi.
4. Kepastian hukum: menurunkan potensi konflik antar regulasi daerah dan pusat.
5. Perlu upgrade kemampuan internal: sistem TI, dokumentasi, dan SDM usaha harus siap adaptasi sistem baru.

Tantangan Implementasi & Strategi Adaptasi

Meskipun tujuan PP 28/2025 positif, beberapa tantangan implementasi mungkin terjadi:

• Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap risk-based licensing.
• Perbedaan regulasi daerah yang belum disinkronkan.
• Kebutuhan investasi sistem TI dan integrasi data.
• Resistensi instansi lama yang terbiasa mengelola izin secara manual.

Strategi adaptasi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha:

• Audit izin usaha lama dan identifikasi kesesuaian risiko baru.
• Migrasi izin ke OSS berdasarkan klasifikasi risiko.
• Upgrade sistem internal (digitalisasi, manajemen dokumen).
• Berkolaborasi dengan konsultan legalitas untuk memastikan kesesuaian regulasi.

Contoh Kasus: Transisi Izin Lama ke Sistem Risiko

Misalnya sebuah usaha laundry kelas menengah yang tadinya hanya memiliki izin kelurahan. Di bawah PP 28/2025, usaha tersebut mungkin dikelompokkan sebagai risiko rendah, sehingga harus mengajukan izin usaha melalui OSS dan memenuhi ketentuan operasional baru (misalnya standar kebersihan, lingkungan). Konsultan seperti Valqis dapat membantu menyusun dokumen transisi, menginput data ke OSS, dan memastikan izin lama tidak kadaluarsa sebelum migrasi selesai.

Perbandingan: Sistem Lama vs Sistem Berdasarkan Risiko

Langkah yang Harus Dilakukan Pelaku Usaha Sekarang

1. Lakukan inventarisasi izin usaha lama.
2. Analisis risiko usaha sesuai klasifikasi PP 28/2025.
3. Konsultasi dengan penyedia layanan legalitas untuk migrasi izin.
4. Implemen sistem manajemen dokumen & digitalisasi internal.
5. Ajukan izin baru melalui OSS berdasarkan hasil risiko usaha.

 Valqis Pendamping Anda dalam Era PP 28/2025

Perubahan regulasi bisa membingungkan bagi banyak pelaku usaha. Valqis menyediakan layanan profesional untuk adaptasi PP 28/2025 — audit izin usaha lama, migrasi ke OSS, revisi dokumen legalitas, hingga pendampingan pengurusan izin baru berbasis risiko. Biarkan tim kami menangani aspek teknis, agar Anda bisa fokus mengembangkan bisnis.

Konsultasi Adaptasi PP 28/2025 →

FAQ – Pertanyaan Umum tentang PP 28/2025